Rakor_pemberantasan_korupsi

Kegiatan Inspektur Kabupaten Paser, dalam rangka Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia menggelar Rapat Koordinasi Program Pemberantasan Korupsi pada Pemerintah Daerah se-Kalimantan Timur yang diselenggarakan di ruang ruhui rahayu kantor Gubernur Kalimantan Timur yang dihadiri oleh Wakil Gubernur Kaltim Bapak Hadi Mulyadi, Plh. Inspektur III Kemendagri Bapak Kusna Heriman, Deputi Pendidikan dan Peran serta Masyarakat (Kasatgas Pemberdayaan Direktorat Anti Korupsi KPK) Bapak Sugiarto, Koordinator KPK Wilayah Kalimantan Timur, Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kaltim Bapak Hasoloan Manalu dan diikuti oleh Sekretaris Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Kaltim, Inspektur Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Kaltim, admin MCP pada Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Kaltim, Tim Verifikator MCP Kemendagri dan Tim KPK RI.
-  Kegiatan diawali dengan pengukuhan Penyuluh Anti Korupsi (PAKSI) dan dibuka oleh Wakil Gubernur Kaltim kemudian dilanjutkan penandatanganan Berita Acara target capaian MCP oleh Sekretaris Daerah dan Inspektur Daerah Kabupaten/Kota se-Kaltim. 
-  Kegiatan selanjutnya paparan materi oleh narasumber Kepala Perwakilan BPKP Kalimantan Timur. 
- Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia juga melakukan sosialisasi Survei Penilaian Integritas (SPI) Tahun 2023 dan Tindak Lanjut SPI Tahun 2022 serta sosialisasi Pembentukan dan Pemberdayaan PAKSI/API.
- Rapat pemantauan dan evaluasi sertifikasi tanah Pemda yang diikuti oleh Sekretaris Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, Kepala BKAD Provinsi dan Kabupaten/Kota, Kakanwil BPN Provinsi Kaltim, Inspektorat Daerah Provinsi Kaltim dan Tim KPK.
- Rapat koordinasi ini menitik beratkan pada pemantauan, evaluasi dan verifikasi pemenuhan data pendukung/sub indikator MCP tahun 2023. Hasil Pengawasan untuk Pencegahan Korupsi Pemerintah daerah melalui Monitoring Center for Prevention (MCP) Provinsi Kalimantan Timur Identifikasi titik rawan korupsi pada Pemerintah Daerah dan fokus area pencegahan korupsi daerah tahun 2023 yaitu melalui Perencanaan dan Penganggaran, Pengadaan Barang dan Jasa, Perizinan, Pengawasan APIP, Manajemen ASN, Optimalisasi Pajak Daerah, Manajemen BMD dan Tata Kelola Desa.
- Sesi diskusi pemantauan, evaluasi dan verifikasi pemenuhan data pendukung indikator/sub indikator Monitoring Center for Prevention (MCP) area APIP, Manajemen ASN, APBD, PBJ, Aset, Perizinan, Optimalisasi Pajak dan Keuangan Desa kepada admin MCP Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Kaltim oleh Tim Verifikator Kemendagri dan Tim KPK RI. 
- Pemerintah Kabupaten Paser diminta untuk melakukan percepatan terkait dengan penyelesaian masalah-masalah dalam rangka penilaian MCP yang mana sampai dengan semester pertama ini masih 33% dan berkomitmen target nilai MCP sampai dengan 31 Desember 2023 mencapai 80%.