RENCANA AKSI PERUBAHAN INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN PASER 2026
RENCANA AKSI PERUBAHAN INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN PASER 2026 Read More »
TANA PASER – Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik yang sesuai dengan asas pemerintahan yang baik (Good Governance), Inspektorat Daerah Kabupaten Paser secara resmi telah menetapkan dan memublikasikan Standar Pelayanan Publik terbaru. Penetapan ini tertuang dalam Keputusan Inspektur Daerah Kabupaten Paser Nomor: 100.3.4.4/KEP-26/ITDAKAB/I/2025 tentang Standar Pelayanan pada Inspektorat Daerah Kabupaten Paser. Penerbitan Surat Keputusan (SK)
Penetapan Standar Pelayanan Publik pada Inspektorat Daerah Kabupaten Paser Tahun 2025 Read More »
Penyelenggaraan pelayanan publik yang berkualitas, transparan, dan akuntabel merupakan hak setiap masyarakat serta kewajiban bagi setiap instansi pemerintah. Sebagai bentuk komitmen nyata dalam memberikan pelayanan terbaik dan menjaga integritas institusi, Inspektorat Daerah Kabupaten Paser resmi menetapkan Maklumat Pelayanan. Melalui Maklumat Pelayanan ini, Inspektorat Daerah Kabupaten Paser menyatakan kesanggupan untuk menyelenggarakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan
Pernahkah Anda memanfaatkan layanan konsultasi di instansi pemerintah dan penasaran bagaimana kualitas pelayanannya dinilai secara objektif? Sebagai bentuk komitmen terhadap transparansi dan peningkatan mutu pelayanan publik, Inspektorat Kabupaten Paser secara resmi merilis Laporan Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) untuk periode September hingga November 2025. Bagaimana hasilnya? Yuk, simak ulasan ringkasnya di bawah ini! Raihan Nilai
Nilai SKM Tembus 87,36! Intip Laporan Kepuasan Layanan Inspektorat Paser 2025 Read More »
Bupati Paser Ajak Masyarakat Sukseskan Survei Penilaian Integritas KPK RI Bupati Paser mengimbau masyarakat yang terpilih sebagai responden Survei Penilaian Integritas (SPI) tahun 2025 yang diselenggarakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI untuk berpartisipasi aktif.Hasil dari survei ini diharapkan dapat menjadi dorongan kuat untuk reformasi birokrasi, peningkatan kualitas pelayanan publik, dan perwujudan pemerintahan yang bersih